Jalan Sumbar-Riau Putus, Puncak Kunjungan Wisata Terganggu

Pekan ketiga Desember menjadi masa puncak kunjungan wisata ke Sumbar. Namun untuk tahun ini berkemungkinan akan terganggu. Itu apabila jalan lintas Sumbar-Riau di KM 106-107, Desa Tanjungalai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, tak kunjung tuntas diperbaiki.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, jalan tersebut putus karena longsor sejak beberapa hari lalu. Pengamat pariwisata Sumbar Sari Lenggogeni mengatakan, kondisi perbaikan ruas jalan tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mengingat, hampir mayoritas wisatawan yang berkunjung ke Sumbar berasal dari Provinsi Riau.

”80 persen wisatawan regional yang menggunakan jalur darat berasal dari Provinsi Riau. Sekarang masih awal Desember dan momentum libur Nataru biasanya ada di minggu ketiga hingga Januari dan jika hingga waktu itu masih belum selesai dipastikan akan mengangu,” katanya, kemarin.

Dengan demikian, sambung Sari, akan mengurangi jumlah wisatawan utama ke Sumbar, walau masih ada potensi kunjungan wisatawan lainnya dari Bengkulu maupun Jambi. ”Kita masih memiliki potensi dari kunjungan luar negeri seperti Malaysia, maupun perantau yang beralih melalui jalur udara dan sebagainya. Namun memang untuk jumlah wisatawan short time masih dikuasai oleh wisatawan melalui road trip,” ucapnya.

Sebab itu, ia mengharapkan pengerjaan jalur Riau-Sumbar tersebut dapat segera rampung menjelang titik puncak kunjungan wisatawan. Tentunya hal tersebut penting bagi ekosistem pariwisata di Sumbar.

Untuk saat ini, dampak putusnya jalan tersebut sudah terasa. Salah satunya di sektor agen perjalanan. Owner Maninjau Wisata Dodi Saputra Amir mengungkapkan kondisi ini tidak hanya berdampak pada perjalanan wisata, tetapi juga pada perjalanan umum.

Selain pembatalan dari pelanggan, dia juga menghadapi tantangan dalam menjaga kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan. ”Kami sudah menjelaskan situasi kepada mereka, tetapi tidak semua bisa menerima alasan ini, terutama mereka yang membutuhkan perjalanan cepat,” sebut Amir.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah kenaikan biaya operasional. ”Biasanya, kami membutuhkan Rp 700 ribu untuk bahan bakar satu perjalanan PP. Sekarang, dengan jalur memutar, biaya itu naik menjadi Rp 1 juta lebih. Jika ini terus berlangsung selama sebulan, maka kerugian akan semakin besar,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat mempercepat proses perbaikan jalan yang rusak. ”Kami mengerti perbaikan jalan membutuhkan waktu, tetapi kami berharap pemerintah memprioritaskan jalan ini karena ini adalah jalur vital bagi masyarakat Sumbar dan Riau. Jika memungkinkan, pemerintah juga perlu menyediakan jalur alternatif yang lebih layak selama proses perbaikan,” harapnya.

Sumber : padek.jawapos.com